Dari Ekslusivisme Arab menuju Universalisme: Dinasti Umayah dan Abbasiyah

Published April 9, 2012 by Azzalia Blog

Terbunuhnya Ali RA, khalifah terakhir periode khulafa l-Rasyidun, menandai berakhirnya fase pertama perkembangan komunitas Islam dan dimulainya periode baru ekspansi dan konsolidasi kekaisaran. Kekaisaran itu didirikan oleh Muawiyyah dan dikenal sebagai dinasti Umayyah (661-750).

Muawiyah adalah seorang penguasa pragmatis yang memiliki tujuan utama melanjutkan ekspansi Islam, mengelola sumber daya negara, dan mengkonsolidasikan dinastinya. Selama pemerintahannya, ibukota negara dipindahkan dari Mekkah ke Damaskus, dengan semua asosiasi Byzantine-nya. Muawiyah mengadopsi sistem administrasi Byzantium dan mempekerjakan bekas pegawai Byzantine, mengubah kekaisaran Arab menjadi pengganti negara Byzantine, dan mengubah sistem kekhalifahan menjadi monarkhi.

Meskipun penaklukan terus berlangsung dan memberikan kemakmuran bagi Damaskus oleh para pengganti Muawiyyah, dinasti Umayah harus menghadapi perselisihan internal. Sebagian diantaranya disebabkan oleh kebijakan yang bersifat Eksklusivisme Arab yang diterapkan oleh elit penguasa Dinsati Umayyah. Mereka terus menyamakan Islam dengan keturunan Arab dan administrasi keuangan dan urusan sosial lainnya lebih menguntungkan orang Arab dan mendiskriminasikan masyarakat non-Arab yang telah masuk Islam yang jumlahnya terus meningkat.

Selain itu, upaya Dinasti Umayyah untuk membangun kekuasaan yang sentralistis atas suku-suku Arab merupakan sumber lain dari keresahan dan mendorong meluasnya pembangkangan terhadap dinasti yang berkuasa. Pembangkangan itu akhirnya mencapai puncaknya dalam sebuah revolusi yang berhasil menggulingkan kekuasaan Dinasti Umayyah pada tahun 750 dan harus menyerahkan kekuasaannya kepada dinasti baru, Dinasti Abbasiyah.

Jabatan khalifah mampu dipertahankan oleh Dinasti Abbasiyah dari 750 sampai 1258. Di bawah Dinasti Abbasiyah, periode heroik penaklukan telah memberikan jalan bagi pengembangan lembaga administratif, perdagangan, dan sistem hukum. Birokrat, pengusaha kota, dan hakim yang terpelajar menggantikan tentara Arab sebagai unsur penting dalam masyarakat. Konsolidasi daerah taklukan pada masa itu telah menghasilkan interaksi yang kompleks antara agama dan kebudayaan Timur Tengah yang telah ada sebelumnya dengan energi dinamis dari kebudayaan Arabia.  Hasilnya adalah sebuah peradaban Islam baru yang mengagumkan yang muncul pada periode Dinasti Abbasiyah ini.

150 tahun pertama dari Dinasti Abbasiyah, yang diwakili oleh khalifah-khalifah seperti al-Mansur (754-775), Harun Al-Rasyid (789-809), dan al-Ma’mun, merupakan periode stabilitas politik, kemakmuran ekonomi, dan peningkatan universalisme di pusat kekuasaan Islam. Kondisi itu, pada gilirannya menciptakan kemungkinan bagi berkembangnya sebuah peradaban yang kaya dan beragam. Dinasti Abbasiyah menolak eksklusivisme Arab yang pernah berkembang pada masa Dinasti Umayyah. Dalam hal ini, Abbasiyah mengadopsi kebijakan universalis dengan menerima prinsip persamaan semua orang Muslim, tanpa membedakan ras.

Sikap tersebut, bersama dengan berkembangnya kehidupan perkotaan dan aktivitas perdagangan, telah mendorong berkembangnya  kosmopolitanism di tubuh dinasti ini, sehingga mampu mengubah kaum penakluk menjadi orang yang aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik di negeri itu.

Universalisme Dinasti Abbasiyah juga disimbolkan dengan dipindahkannya ibukota kerajaan, kali ini dari kota yang dominan Arab-nya, Damaskus, ke sebuah kota baru, Baghdad, yang dibangun oleh khalifah al-Mansur di tepi barat  sungai Tigris, dekat bekas ibukota Kekaisaran Sasania, Ctesiphon. Perubahan lokasi itu telah membawa pusat politik Islam ke dalam kontak langsung dengan tradisi kerajaan Iranian, yang menekankan absolutisme raja dan spesialisasi birokrasi, dan menambah lapisan pengaruh terhadap pengalaman Arab dan Byzantine dari negara Islam ini. Administrasi Dinasti Abbasiyah menggunakan model pemerintahan Sasanid dan mempekerjakan banyak orang Iran dalam struktur birokrasinya.

Praktek Sasanian itu juga memberikan pengaruh terhadap jabatan khalifah. Selama Era khulafa ar-Rasyidun, khalifah berfungsi sebagai orang pertama dalam segala hal dan hidup sederhana mengikuti model Nabi Muhammad. Prinsip kesederhanaan itu berubah di bawah Bani Umayyah, yang membuatnya berjarak dari rakyat, hidup bergelimang kemewahan, menjadi kurang konsultatif dan lebih otoriter. Para penguasa Abbasiyah, dengan persentuhannya yang lebih langsung dengan pemikiran Iran tentang raja absolut, mengubah jabatan khalifah menjadi monarkhi absolut dibandingkan pendahulunya. Khalifah Abbasiyah tinggal di istana mewah, terpisah dari semua orang kecuali lingkaran istana dan penasehat terpercaya. Mereka mengidentifikasi dirinya bukan semata sebagai penganti Rasul, tetapi sebagai “bayangan Allah di atas bumu”, dan mereka memiliki kekuasaan yang besar. Jadi solusi khalifah Abbasiyah terhadap masalah otoritas politik adalah dengan melakukan sentralisasi dan menempatkannya di tangan monarki absolut, sebagai raja sekuler sekaligus pemimpin spiritual. Selama hampir dua abad lamanya sampai revolusi thn 750, formula Abbasiyah itu bekerja dengan baik dan membawa kerajaan mencapai kemakmuran, pencapaian intelektual yang tinggi, dan stabilitas politik yang didasarkan pada absolutisme khalifah.

Namun, tidak ada monarki yang mampu mempertahankan kontrol absolutnya atas kerajaan yang luasnya terbentang dari Maroko sampai India. Selama beberapa periode, khalifah Abbasiyah mampu mengontrol gubernur di wilayah-wilayah yang jauh. Namun, pada akhir abad ke-8, Afrika Utara dan Mesir memisahkan diri dari Baghdad dan menjadi negara Islam otonom. Selama abad ke-9, dinasti-dinasti independen dan berusia pendek bermunculan di berbagai bagian Iran. Meskipun pusat-pusat kekuasaan baru bermunculan, khalifah Abbasiyah tetap bertahan sebagai pengua dominan wilayah Timur Tengah sampai abad ke-10.

Sejarah kejayaan Islam, seringkali dikaitkan dengan naik turunnya Dinasti  Abbasiyah. Karenanya, ketika dinasti ini semakin melemah pada abad ke-10, sebagian kalangan menilai Islam juga memasuki periode keruntuhan politik dan budaya yang semakin intensif dengan hancurnya dinasti ini pada tahun 1258 dan terus berlangsung sampai dengan munculnya kekaisaran Usmani pada abad ke-15 dan 16. Namun demikian, adalah sebuah kekliruan jika mengkaitkan kemunduran Dinasti Abbasyah dengan kemunduran Islam. Karena – bahkan saat Dinasti Abbasiyah berada di puncak kejayaannya, dinasti-dinasti dan kebudayaan Islam lainnya sedang terbentuk. Pencapaian mereka juga sama pentingnya bagi perkembangan Islam dunia seperti halnya Abbasiyah. Kerajaan-kerajaan Islam regional itu berkembang dan ikut memperkaya  tradisi Islam di wilayah -wilayah luar kekuasaan Abbasiyah. Jadi, meskipun jatuhnya kekaisaran Abbasiyah pada 1258 telah mengakibatkan fragmentasi politik, hal itu tidak mengakibatkan terjadinya sebuah “masa gelap” (dark age) kebudayaan Islam, tidak pula mengakibatkan kevakuman politik di negeri-negeri Islam. Hal itu tidak pula berarti menolak peran penting yang diberikan Baghdad dan kota-kota penting Abbasiyah lainnya dalam mematangkan dan menyebarkan tradisi hukum, politik, dan keagamaan Islam.

Perlu ditekankan bahwa nasib Dinasti Abbasiyah tidaklah sepenuhnya merefleksikan nasib Islam pada periode sekitar 1000-1500 M. Ini juga bukan berarti bahwa era Abbasiyah akhir dan sesudahnya tanpa gejolak politik atau masalah ekonomi, namun lebih karena daya tahan Islam sebagai peradaban global yang mampu menunjukan eksistensinya melalui proses pembaruan yang tidak pernah berhenti. Karena Islam bersifat universal, sebuah periode stagnasi di bagian umat tertentu mungkin akan diimbangi dengan perkembangan intelektual, ekonomi dan militer di bagian umat yang lainnya

Ada beberapa contoh bisa dikemukakan tentang proses itu. Pada 969  Dinasti Shiah Fatimiyah berbasis di Tunisia berhasil merebut Mesir dari gubernur Abbasiyah dan mengubahnya menjadi kekaisaran Mediterania yang dinamis yang kemudian menantang supremasi moral, politik, dan ekonomi khalifah Abbasiyah di jantung wilayah Islam. Dinasti Fatimiyah ini mendirikan Kairo dan menguasai Mesir, Sisilia, sebagian besar Afrika Utara selama 200 tahun sampai akhirnya mereka melemah karena perpecahan internal dan digantikan oleh dinasti baru yang didirikan oleh penguasa Kurdi Saladin. Contoh lain, selama periode kritis di akhir abad ke-11 dan awal abad ke-12 setelah kerajaan Kristen Spanyol utara menduduki Toledo dan mengambilalih seluruh wilayah Semenanjung Iberia dari raja-raja Muslim, penguasa dari dua dinasti Islam berbasis di Maroko mengirimkan kekuatan militernya menyeberangi selat Gibraltar. Intervensi mereka menghambat laju kekuatan Kristen dan semakin meyakinkan dominasi Islam di Spanyol utara selama dua abad berikutnya.

Contoh terakhir tentang peran  kerajaan regional dalam memelihara kelangsungan tradisi Islam terfokus kembali di Mesir. Pada 1258 kekuatan perang Mongol dari Hulagu berhasil menaklukan Baghdad dan membunuh khalifah Abbasiyah terakhir. Mereka kemudian menuju ke Syria, dimana mereka dikalahkan pada 1260 dalam sebuah peperangan penting, Ayn Jalut, oleh pasukan kerjaan Islam yang kembali berbasis di Mesir, Mamluk. Contoh-contoh tersebut menunjukan bahwa di berbagai markas Islam dunia sebuah proses pembaruan dan pemeliharaan tradisi Islam terus berlangsung. Tidak perlu dipertanyakan lagi bahwa kehancuran Abbasiyah merupakan peristiwa penting, namun kita perlu menyimpulkan bahwa peristiwa itu merupakan pertanda kemunduran Islam. Negara-negara pengganti Abbasiyah dan kerajaan-kerajaan regional Islam mampu menjaga dan memperkaya kebudayaan dan tradisi Islam selama berabad-abad sesudah hancurnya Baghdad.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: